Ratahan, KM – Kegigihan Fraksi PDI-P DPRD Mitra untuk belum mengenakan  PIN Pemulihan sebagai tanda sebagai anggota DPRD Mitra, menurut Vocke Ompi sangat beralasan.  Pasalnya meskipun telah ditetapkan oleh DPRD Mitra periode lalu sebagai sebuah peraturan daerah (perda) dan wajib dilaksanakan para anggota Dewan, namun jika Perda tersebut belum ada klarifikasi baik dari Gubernur Sulut dan Mendagri, maka FPDI-P tetap pada pendirian awal menolak Perda tersebut termasuk pengunaan PIN bagi anggota dewan. “FPDI-P masih pada keputusan awal yaitu menolak Perda lambang daerah Mitra, sebelum ada klarifikasi dari Gubernur dan Mendagri dan belum akan memakai PIN Pemulihan bagi anggota DPRD Mitra,”tegas Ompi.